INILAHTASIK.COM | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya, Asep Sopari Al Ayyubi SP, menyoroti sejumlah kebijakan Bupati H Ade Sugianto yang dinilai tak tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.
Hal itu disampaikan Asep Sopari dalam sambutannya pada sidang paripurna peringatan hari jadi Kabupaten Tasikmalaya ke 392 tahun, di ruang rapat paripurna, Jum’at, 26 Juli 2024.
Dalam situasi keterbatasan fiskal, DPRD dan pemerintah daerah bersama sama mampu menjaga kesehatan fiskal daerah. Dimana pada saat yang sama, daerah lain banyak yang alami defisit anggaran, sehingga pembayaran kepada pihak ketiga banyak yang tertunda, bahkan gagal bayar.
Ia menegaskan, bahwa hal tersebut harus menjadi perhatian khusus, kaitan dengan pengendalian fiskal Kabupaten Tasikmalaya yang dinilai nya masih sangat rendah, dan berada pada posisi paling bontot di Jawa Barat, yakni 10 sampai 11 persen.
“Kita harus bekerja lebih keras lagi, terutama dalam pengelolaan potensi pendapatan asli daerah,” ujarnya.
“Momentum milakala kabupaten Tasikmalaya, harus dijadikan sebagai sarana instrospeksi bersama, bahwa menuju RPJPD 20 tahun kedepan, dimana golnya Indoensia emas 2045. Kita masih dihadapkan pada sejumlah tantangan dan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama,” kata Asep.
Pihaknya mencatat sejumlah pekerjaan rumah yang perlu segera disikapi dengan serius, diantaranya masih rendahnya realisasi investasi di Kabupaten Tasikmalaya.
“Kita ambil contoh di 2023 sebesar 446 Miliar, menunjukan angka yang belum menggembirakan dibanding dengan kabupaten tetangga yakni Kab. Garut dimana angka investasinya mencapai 1,17 triliun,” ungkapnya.
Menurutnya, hal itu dipengaruhi beberapa faktor, antara lain belum Optimalnya promosi investasi, belum tersedianya peta potensi peluang investasi, serta belum optimalnya infrastruktur pendukung proses investasi.
Tantangan lainnya, kata Asep, dalam indikator capaian IPM, terutama di bidang kesehatan, ia mencatat masih tingginya angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Tasikmalaya.
Disisi lain pihaknya juga mengapresiasi upaya pemkab dalam penurunan stunting, tapi nilainya masih di angka 20,7. Poinnya masih tinggi, sehingga perlu adanya gerakan dengan segera, bagaimana menurunkan kasus stunting di Kabupaten Tasikmalaya.
Asep Sopari menyebut, hal itu dipicu beberapa faktor, salah satunya jangkauan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan yang berkualitas, kurangnya sarana dan prasarana pertolongan persalinan, asupan makanan pada ibu hamil yang kurang bergizi, dan sejumlah faktor lainnya.
Selain itu, lanjut dia, belum adanya pemerataan pembangunan rumah sakit, sesuai yang dicita citakan di RPJPD 25 tahun ke belakang, bahwa targetnya bisa mendirikan empat rumah sakit. Akan tetapi, saat ini hanya bertumpu pada rumah sakit SMC saja, yang kini sudah berganti nama jadi RS KH Zenal Mustofa.
Ia menambahkan, tantangan lainnya adalah masih rendahnya proporsi panjang jaringan jalan, dimana infrastruktur jalan di Kabupaten Tasikmalaya masih jauh tertinggal.
Persoalan lainnya, kata Asep Sopari, belum optimalnya perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat, masih rendahnya angka rata rata lama sekolah, dan beberapa masalah lain, yang tentunya berpengaruh pada kebijakan dan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya.
“Kedepan kita perlu mendorong para pengambil kebijakan, agar mampu mengakselerasi dalam mengambil keputusan yang cepat tanggap dan substansial,” tandasnya.
