INILAHTASIK.COM | Politik luar negeri Indonesia pemerintahan Prabowo Subianto terlihat semakin aktif dan agresif. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa Indonesia bukan lagi negara berkembang yang hanya menjadi penonton dalam percaturan global, tetapi mulai tampil sebagai kekuatan penting di dunia internasional.
Kunjungan luar negeri yang intens, kerja sama pertahanan dengan berbagai negara, hingga keterlibatan Indonesia dalam isu geopolitik global menjadi bukti bahwa pemerintah sedang berusaha membangun citra Indonesia sebagai negara besar dimata dunia, meskipun Upaya yang saat ini dilakukan masih kecil dalam harapan.
Namun di balik itu semua, muncul pertanyaan: apakah politik luar negeri Indonesia saat ini benar-benar memiliki arah yang jelas, atau justru sedang kehilangan arah karena terlalu sibuk mengejar pengakuan internasional? Ini menjadi sebuah pertanyaan yang memang dipertanayakan atas dasar dari bentuk tindakan pemerintah
Jika dibandingkan dengan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), politik luar negeri Indonesia hari ini terlihat jauh lebih keras secara simbolik.
SBY dikenal sebagai pemimpin yang diplomatis, berhati-hati, dan cenderung bermain aman dalam menghadapi konflik global. Banyak kritik yang menyatakan SBY ini terlalu sibuk menjaga citra Indonesia sebagai negara demokrasi moderat sehingga sering terlihat lambat dan normatif dalam mengambil keputusan internasional.
Namun setidaknya, di era SBY arah politik luar negeri Indonesia masih relatif jelas. Pemerintah fokus menjaga stabilitas kawasan ASEAN, memperkuat hubungan internasional secara seimbang, dan membangun reputasi Indonesia sebagai negara demokrasi yang stabil setelah reformasi.
Dalam perspektif Rational Actor Model dari Graham T. Allison, kebijakan luar negeri era SBY masih menunjukkan tujuan strategis yang cukup konsisten, yakni menjaga stabilitas politik dan ekonomi nasional sambil memperkuat posisi diplomatik Indonesia.
Sebaliknya, pada pemerintahan Prabowo, politik luar negeri Indonesia justru terlihat penuh gebrakan besar tetapi semakin sulit dibaca arah dan gerak geriknya.
Prabowo mencoba membawa Indonesia tampil lebih kuat dan lebih berani di hadapan dunia internasional. Hubungan pertahanan diperluas dengan banyak negara sekaligus.
Indonesia mendekati Amerika Serikat, tetap menjaga hubungan erat dengan China, membuka kerja sama militer dengan Prancis dan Turki, bahkan masih menjaga hubungan baik dengan Rusia di tengah situasi geopolitik dunia yang sedang panas.
Dunia internasional hari ini sedang berada dalam kondisi penuh ketegangan dan persaingan pengaruh. Amerika Serikat dan China bersaing secara ekonomi dan militer, sementara Rusia semakin dijauhi Barat akibat invasinya ke Ukraina. Dalam situasi seperti itu, sikap Indonesia yang ingin dekat dengan semua pihak justru terlihat tidak memiliki keberanian menentukan posisi yang jelas.
Indonesia seperti terlalu takut kehilangan keuntungan ekonomi dan diplomatik sehingga memilih bermain aman di semua sisi. Akibatnya, politik luar negeri Indonesia terlihat semakin pragmatis dan oportunis.
Contoh paling nyata terlihat dalam hubungan Indonesia dengan China. Pemerintah terus berbicara tentang nasionalisme, kedaulatan, dan penguatan pertahanan nasional. Namun pada saat yang sama, Indonesia juga sangat berhitung terhadap kepentingan ekonomi China.
Ketika kapal China beberapa kali masuk ke wilayah Natuna, respons pemerintah memang terdengar keras di media. Akan tetapi, langkah konkret yang benar-benar menunjukkan ketegasan hampir tidak terlihat.
Pemerintah tampak berhati-hati agar ketegangan politik tidak mengganggu hubungan investasi.
Di sinilah kritik terbesar terhadap politik luar negeri Prabowo muncul. Pemerintah ingin terlihat kuat, tetapi tidak cukup berani menghadapi konsekuensi dari sikap kuat tersebut.
Terlihat dalam kebijakan pertahanan Indonesia. Pemerintah terus mempromosikan modernisasi militer dan penguatan alat utama sistem persenjataan. Pembelian jet tempur dan lain lain menjadi bukti bahwa Indonesia sedang menuju negara kuat.
Namun sangat disayangkan, sebagian besar kekuatan itu justru dibangun dari ketergantungan terhadap negara asing. Indonesia membeli teknologi pertahanan dari luar negeri, sementara industri pertahanan nasional sendiri masih tertinggal dan belum mampu berdiri mandiri.
Pemerintah berbicara tentang kedaulatan nasional, tetapi fondasi kemandiriannya sendiri masih lemah. Indonesia ingin dihormati sebagai kekuatan global, tetapi masih sangat bergantung pada investasi asing.
Dalam teori Graham T. Allison, kondisi ini sangat relevan dijelaskan melalui Bureaucratic Politics Model. Allison menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri sering kali bukan lahir dari strategi negara yang benar-benar rasional, melainkan dari kompromi elite politik, birokrasi, dan kepentingan ekonomi yang saling tarik-menarik.
Indonesia saat ini banyak keputusan tampak lebih diarahkan untuk menjaga citra pemerintah dan stabilitas kepentingan elite dibanding membangun arah geopolitik jangka panjang yang jelas bagi Indonesia.
Pemerintah terlihat sangat ingin membangun kesan bahwa Indonesia sedang naik kelas di panggung global. Kunjungan internasiona, hingga kerja sama pertahanan terus ditampilkan sebagai simbol keberhasilan diplomasi Indonesia.
Padahal di sisi lain, persoalan mendasar di dalam negeri masih belum selesai. Indonesia belum benar-benar mandiri secara ekonomi, industri, maupun teknologi. Tetapi pemerintah sudah terlalu sibuk membangun citra sebagai pemain besar dunia.
Menurut saya, masalah terbesar politik luar negeri Prabowo hari ini adalah obsesi terhadap pengakuan internasional. Pemerintah terlihat sangat ingin dianggap penting oleh dunia, tetapi belum benar-benar siap menghadapi konsekuensi dari posisi tersebut.
Prabowo ingin tampil sebagai pemimpin nasionalis yang kuat, tetapi kebijakannya masih terlalu berhitung terhadap kenyamanan ekonomi dan hubungan dengan negara besar. Indonesia berbicara tentang keberanian dan kedaulatan, tetapi dalam praktiknya masih terlalu takut mengambil posisi yang benar-benar tegas.
Akibatnya, politik luar negeri Indonesia hari ini terasa seperti nasionalisme panggung: keras di pidato, tetapi lunak dalam kenyataan. Indonesia akhirnya terlihat sibuk mencari pengakuan dunia internasional, tetapi belum benar-benar mampu menunjukkan jati diri dan keberanian politiknya sendiri.
Oleh: Izni Muhamad
Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Siliwangi
