INILAHTASIK.COM | Predikat Kabupaten Tasikmalaya sebagai daerah dengan kualitas udara terbaik di Indonesia menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memperkuat berbagai program pelestarian lingkungan.
Selain mempertahankan kualitas udara, persoalan pengelolaan sampah juga menjadi fokus utama yang dibawa Pemkab Tasikmalaya dalam pertemuan dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al Ayubi, mengatakan capaian kualitas udara yang tercatat berdasarkan hasil pengukuran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tidak boleh hanya menjadi kebanggaan semata. Menurutnya, diperlukan langkah nyata agar kondisi tersebut dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
Saat bertemu Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat, Asep mendorong penguatan kerja sama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menjaga keseimbangan lingkungan, terutama melalui program penghijauan dan penguatan kawasan resapan air.
“Udara bersih itu aset yang sangat berharga. Kita harus menjaganya dengan kolaborasi nyata bersama Kementerian Lingkungan Hidup. Salah satunya melalui gerakan penanaman pohon secara masif dan menjaga fungsi carbon capture agar daerah tangkapan air tetap terpelihara,” ujar Asep, Senin 8 Juni 2026.
Selain membahas kualitas udara, persoalan sampah juga menjadi topik penting dalam pertemuan tersebut. Asep menilai sudah saatnya pola pikir pengelolaan sampah diubah. Sampah, kata dia, tidak boleh lagi dipandang sebagai masalah yang terus membebani anggaran daerah.
“Kalau dikelola dengan benar, sampah memiliki nilai ekonomi. Pengelolaannya harus berorientasi pada keberlanjutan sehingga tidak terus-menerus bergantung pada APBD hanya untuk kegiatan angkut dan buang,” tegasnya.
Dalam upaya memperkuat pengelolaan sampah, Pemkab Tasikmalaya mendapat sinyal positif dari KLH. Menteri Lingkungan Hidup disebut berencana mengunjungi Tasikmalaya untuk menyerahkan bantuan armada pengangkut sampah yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak.
“Mudah-mudahan bantuan itu bisa segera terealisasi. Informasinya Pak Menteri juga berencana datang langsung ke Tasikmalaya saat penyerahan bantuan dilakukan,” kata Asep.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PU-TRPP-LH) Kabupaten Tasikmalaya, Deden Ramadhan Nugraha, mengakui keterbatasan armada masih menjadi kendala utama dalam pelayanan persampahan.
Saat ini, dari total 10 armada yang dimiliki, dua unit dalam kondisi rusak sehingga hanya delapan kendaraan yang aktif melayani wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang cukup luas.
“Kondisi armada kita memang masih sangat terbatas. Dari 10 unit, dua rusak dan hanya delapan yang beroperasi. Padahal untuk daerah dengan cakupan wilayah seperti Tasikmalaya, kebutuhan armada idealnya jauh lebih banyak,” ujar Deden.
Sebagai solusi jangka menengah, Pemkab Tasikmalaya tengah mendorong konsep pengelolaan sampah berbasis kecamatan. Setiap kecamatan nantinya diharapkan memiliki titik pengolahan sampah sendiri sehingga tidak seluruh beban pengelolaan bertumpu pada tempat pembuangan akhir (TPA) utama.
Menurut Deden, langkah tersebut juga menjadi bagian dari persiapan menuju sistem pengelolaan sampah yang lebih mandiri sembari menunggu realisasi pembangunan fasilitas pengolahan sampah yang lebih modern.
“Kami mendorong agar setiap kecamatan memiliki sistem pengelolaan sampah sendiri. Dengan begitu volume sampah yang harus dibawa ke TPA induk bisa berkurang dan pelayanan menjadi lebih efektif,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah terus berupaya menjalankan arahan Bupati dan Wakil Bupati untuk menuntaskan persoalan sampah yang masih menjadi pekerjaan rumah.
“Kami terus berupaya menjalankan arahan pak Bupati dan pak Wakil Bupati agar persoalan sampah di Kabupaten Tasikmalaya bisa teratasi. Memang saat ini masih banyak tantangan, tetapi langkah-langkah perbaikan terus dilakukan,” pungkas Deden.
