INILAHTASIK.COM | Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mulai memacu sejumlah pekerjaan yang dinilai mendesak setelah APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 resmi diselesaikan.
Revitalisasi Kawasan Sarana Olahraga (SOR) menjadi salah satu proyek yang mendapat perhatian khusus, termasuk rencana pembangunan jembatan penghubung menuju Kompleks Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
Wakil Bupati H. Asep Sopari Al Ayubi meminta jajaran perangkat daerah tidak menyia-nyiakan waktu yang tersisa dalam tahun anggaran 2026.
Instruksi tersebut terutama ditujukan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tasikmalaya agar segera mengawal pelaksanaan revitalisasi kawasan SOR yang selama ini menjadi salah satu aspirasi masyarakat.
“Banyak hal yang harus segera kita realisasikan. Saya mengamanatkan betul kepada jajaran PUPR untuk mengawal revitalisasi sarana olahraga ini,” kata Asep.
Menurutnya, penataan kawasan SOR tidak berdiri sendiri. Pemerintah daerah juga menyiapkan konektivitas kawasan tersebut dengan pusat pemerintahan melalui pembangunan jembatan penghubung.
“Nanti, dari kawasan SOR tersebut juga akan dibangun jembatan penghubung yang terintegrasi langsung dengan Kompleks Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya,” ujarnya.
Asep menilai pembangunan fasilitas olahraga merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan ruang publik yang lebih representatif bagi masyarakat.
Ia menyadari pelaksanaan berbagai agenda pembangunan tetap dihadapkan pada kemampuan fiskal daerah yang terbatas. Namun, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menunda pekerjaan yang sudah menjadi prioritas dan memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.
Karena itu, ia meminta organisasi perangkat daerah terkait bekerja secara maksimal, terutama dalam mengelola waktu pelaksanaan proyek.
“Pengerjaan ini tetap harus selesai pada tahun 2026. Maka dari itu, manfaatkan betul kesempatan dan tenggat waktu yang ada,” tegasnya.
Di luar pembangunan fisik, Pemkab Tasikmalaya mulai menggeser perhatian pada bagaimana infrastruktur yang telah dibangun mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
Asep mengatakan pembangunan jalan dan sarana pendidikan di berbagai wilayah Kabupaten Tasikmalaya harus diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penguatan ekonomi masyarakat.
Menurut dia, pembangunan konektivitas jalan yang menjangkau wilayah perdesaan tidak boleh berhenti pada persoalan terbukanya akses transportasi. Infrastruktur tersebut harus menjadi pintu masuk bagi tumbuhnya aktivitas ekonomi baru.
“Harapan kita semua, infrastruktur jalan panjang yang sudah dibangun ini secara otomatis dapat menjadi pemicu atau leverage untuk mengungkit perekonomian warga di pelosok-pelosok Kabupaten Tasikmalaya,” tuturnya.
Karena itu, arah kebijakan anggaran ke depan akan didorong untuk memperkuat program pemberdayaan ekonomi masyarakat secara lebih merata.
Pemerintah daerah ingin pembangunan infrastruktur yang telah menghabiskan anggaran besar tidak sekadar menghasilkan bangunan, jalan maupun fasilitas fisik. Lebih jauh, pembangunan tersebut diharapkan mampu menciptakan aktivitas ekonomi, membuka peluang usaha dan meningkatkan kemandirian masyarakat.
Dengan demikian, APBD Perubahan 2026 tidak hanya menjadi instrumen untuk mengejar penyelesaian pekerjaan fisik, tetapi juga menjadi pijakan untuk memastikan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya memberikan efek berantai terhadap kesejahteraan warga, khususnya masyarakat di kawasan perdesaan dan pelosok.
