INILAHTASIK.COM | Kabupaten Tasikmalaya dipercaya menjadi daerah pertama di Indonesia yang menjadi lokasi peluncuran Tayang Bincang Anindhacitya #13, program nasional yang digagas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Kegiatan tersebut berlangsung secara hybrid di Command Center Kabupaten Tasikmalaya, Selasa 30 Juni 2026.
Forum bertema “Membangun Imunitas Birokrasi dari Korupsi: Strategi Preventif melalui Integrasi MCSP dan IEPK” itu menjadi wadah penguatan sistem pencegahan korupsi melalui integrasi pengawasan dan pengendalian di lingkungan pemerintahan.
Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada daerahnya sebagai tuan rumah peluncuran perdana program berskala nasional tersebut.
“Kami merasa bangga dan berterima kasih karena Kabupaten Tasikmalaya dipilih menjadi tempat pertama pelaksanaan launching Anindhacitya di Indonesia. Walaupun dipusatkan di sini, pesertanya diikuti secara daring oleh Inspektorat kabupaten dan kota dari seluruh Indonesia,” ujar Cecep.
Menurutnya, antusiasme peserta sangat tinggi. Selain seluruh kepala perangkat daerah yang diwajibkan hadir langsung, kegiatan juga diikuti secara virtual oleh aparatur kecamatan, pemerintah desa, kepala sekolah, puskesmas, BLUD hingga BUMD.
“Peserta daring mencapai lebih dari seribu titik sambungan. Jika setiap titik diikuti sekitar sepuluh orang, berarti kurang lebih sepuluh ribu aparatur ikut menyimak. Ini menunjukkan komitmen bersama dalam membangun budaya integritas di seluruh jenjang pemerintahan,” katanya.
Cecep menjelaskan, penguatan sistem pengawasan berbasis digital merupakan bagian dari implementasi reformasi birokrasi yang tengah dijalankan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Digitalisasi dinilai mampu meningkatkan efisiensi sekaligus mempersempit peluang terjadinya praktik korupsi.
“Melalui sistem digital kita bisa mengurangi biaya perjalanan dinas, konsumsi rapat hingga penggunaan alat tulis kantor. Pelayanan tetap berjalan, sementara edukasi dan pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa mulai Juli mendatang Pemkab Tasikmalaya akan menerapkan surat tugas elektronik sebagai bagian dari pengembangan e-Government. Seluruh laporan pelaksanaan tugas nantinya wajib dikirim secara langsung dari lokasi dengan dukungan titik koordinat.
“Ke depan tidak ada lagi surat tugas dalam bentuk cetak. Semua berbasis elektronik dan laporan harus dikirim secara real time dari lokasi tugas lengkap dengan koordinat GPS. Sistem ini menjadi salah satu upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas,” tegas Cecep.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, Ikhwan Mulyawan, mengapresiasi keseriusan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih. Menurutnya, keterlibatan aparatur hingga tingkat desa menjadi modal penting dalam memperkuat pencegahan korupsi.
“Saya melihat antusiasme aparatur di Kabupaten Tasikmalaya sangat luar biasa, mulai dari OPD sampai pemerintah desa. Pencegahan korupsi tidak cukup dilakukan di tingkat atas saja, tetapi harus menjadi budaya di seluruh lapisan birokrasi,” ujar Ikhwan.
Ia juga menilai pemanfaatan Command Center dan sistem e-Office yang diterapkan Pemkab Tasikmalaya mampu meningkatkan efektivitas pengawasan serta mempercepat proses pengambilan keputusan.
“Komitmen ini harus terus dijaga. Godaan untuk melakukan penyimpangan akan selalu ada, sehingga penguatan integritas dan pengembangan sistem elektronik perlu terus dilakukan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
