INILAHTASIK.COM | Komitmen Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat terus diperkuat melalui program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Hal tersebut ditunjukkan Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan S.T, M.BA, saat turun langsung mengunjungi sejumlah rumah warga penerima bantuan RTLH di Kecamatan Purbaratu, Senin, 2 November 2026.
Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota bersama sejumlah pejabat lainnya melihat kondisi rumah warga sekaligus memastikan proses pembangunan dan penyaluran bantuan benar-benar sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.
Viman menjelaskan, dukungan perbaikan rumah bagi masyarakat di Kota Tasikmalaya berasal dari berbagai tingkatan pemerintahan. Tercatat sebanyak 827 unit mendapatkan bantuan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat, 22 unit dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta 53 unit melalui program Pemerintah Kota Tasikmalaya.
“Program RTLH ini bukan sekadar memperbaiki bangunan rumah, tetapi juga menghadirkan tempat tinggal yang lebih aman, sehat, dan layak bagi masyarakat. Kami ingin memastikan bantuan yang diberikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga,” ungkap Viman.
Salah satu rumah yang menjadi sasaran peninjauan merupakan tempat tinggal keluarga yang anaknya saat ini memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan melalui Sekolah Rakyat.
Menurut Viman, keberadaan Sekolah Rakyat menjadi salah satu instrumen penting dalam membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Upaya tersebut perlu didukung dengan intervensi sosial lainnya agar peningkatan kesejahteraan keluarga dapat berjalan secara menyeluruh.
“Pendidikan menjadi salah satu jalan untuk memutus mata rantai kemiskinan. Karena itu, bukan hanya anak-anak yang perlu kita perhatikan melalui akses pendidikan, tetapi kondisi keluarganya juga harus mendapat perhatian, mulai dari kebutuhan dasar hingga tempat tinggal yang layak,” jelasnya.
Selain meninjau bantuan perumahan, Viman juga memastikan pelaksanaan berbagai program perlindungan sosial, termasuk pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), penyaluran bantuan sembako, serta Program Keluarga Harapan (PKH).
Ia menekankan bahwa keakuratan data menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan program bantuan pemerintah. Oleh sebab itu, pemutakhiran data secara berkala harus terus dilakukan agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak terlewatkan dari berbagai program perlindungan sosial.
“Data harus terus diperbarui dan disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan. Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan. Kita ingin seluruh program berjalan tepat sasaran, efektif, dan memberikan dampak nyata,” tegasnya.
Langkah tersebut sejalan dengan semangat pembangunan Kota Tasikmalaya melalui program Tasik Gemas dan Tasik Maju, yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik, penguatan perlindungan sosial, serta pemerataan pembangunan.
Melalui sinergi pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, Viman berharap bantuan RTLH maupun program sosial lainnya dapat menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Kunjungan langsung ke lapangan juga menjadi bentuk pengawasan sekaligus upaya pemerintah untuk memastikan setiap kebijakan tidak berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi benar-benar menghadirkan perubahan positif bagi kehidupan warga Kota Tasikmalaya.
