INILAHTASIK.COM | Pemerintah Kota Tasikmalaya kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut, Pemkot Tasikmalaya memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat kepada Wali Kota Tasikmalaya dan Ketua DPRD Kota Tasikmalaya dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berlangsung di Auditorium BPK Perwakilan Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa 9 Juni 2026.
Keberhasilan mempertahankan opini tertinggi dalam audit laporan keuangan itu menjadi bukti konsistensi Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap regulasi dalam pengelolaan anggaran daerah.
Wali Kota, Viman Alfarizi Ramadhan, mengungkapkan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, penghargaan itu merupakan hasil kerja kolektif seluruh unsur pemerintahan daerah yang selama ini berupaya menjaga kualitas tata kelola keuangan.
“Alhamdulillah, raihan Opini WTP ke-10 kali berturut-turut ini merupakan hasil kerja bersama seluruh unsur Pemerintah Kota Tasikmalaya. Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh ASN, jajaran perangkat daerah, Inspektorat, BPKAD, para pemangku kepentingan, serta Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tasikmalaya yang terus mengawal pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel,” ujar Viman.
Ia juga menyampaikan penghargaan kepada masyarakat Kota Tasikmalaya yang terus memberikan dukungan dan kepercayaan kepada pemerintah daerah dalam menjalankan roda pembangunan.
Menurut Viman, opini WTP tidak boleh dimaknai sebatas pencapaian administratif. Lebih dari itu, penghargaan tersebut harus menjadi ukuran bahwa setiap penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Bagi kami, Opini WTP bukan sekadar prestasi administratif. Yang lebih penting adalah bagaimana setiap rupiah APBD dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar kembali dalam bentuk pelayanan publik yang lebih baik, pembangunan yang lebih merata, serta kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat,” katanya.
Pemkot Tasikmalaya, lanjut dia, akan terus melakukan berbagai langkah perbaikan, mulai dari penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, hingga optimalisasi pengelolaan aset daerah. Selain itu, seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK akan ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.
Viman menegaskan, capaian WTP ke-10 ini menjadi penyemangat bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat reformasi birokrasi dan mewujudkan visi pembangunan Kota Tasikmalaya yang religius, inovatif, maju, serta berkelanjutan.
“Prestasi ini adalah amanah yang harus terus dijaga. Ke depan, kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat akuntabilitas, dan memastikan seluruh program pembangunan memberikan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Tasikmalaya,” pungkasnya.
