INILAHTASIK.COM | Penangkapan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di tingkat pusat memicu desakan agar aparat penegak hukum memperluas penyelidikan hingga ke daerah. Salah satu suara datang dari aktivis muda Tasikmalaya, Muhammad Satriana Ilham, yang juga merupakan pengurus DPD KNPI Kabupaten Tasikmalaya.
Ilham menilai aparat penegak hukum tidak cukup hanya mengusut perkara di tingkat pusat. Menurutnya, Kabupaten Tasikmalaya perlu menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian serius dalam pengembangan kasus tersebut.
“Saya mendesak APH, baik KPK, Kejaksaan, maupun Polri, agar tidak bekerja dari belakang meja. Turun ke Tasikmalaya. Bongkar sampai akar,” ujar Ilham, Selasa 9 Juni 2026.
Ia mengungkapkan adanya sejumlah dugaan praktik yang berkembang di lapangan dan perlu ditelusuri secara menyeluruh. Di antaranya dugaan jual beli titik pendirian dapur hingga penguasaan puluhan dapur oleh satu pihak yang disebut berasal dari unsur pengurus paguyuban. Selain itu, ia juga menyoroti dugaan transaksi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Menurutnya, berbagai informasi tersebut telah lama menjadi perbincangan di masyarakat dan memerlukan pembuktian melalui proses hukum yang transparan.
Tak hanya itu, Ilham turut menyoroti keberadaan Paguyuban Yayasan dan Mitra MBG yang selama ini terlibat dalam pelaksanaan program di lapangan. Ia menilai lembaga tersebut semestinya berfungsi sebagai pengawas agar program berjalan sesuai tujuan pemerintah.
“Paguyuban itu diduga malah jadi alat kongkalikong para kapitalis lokal yang serakah. Mereka tidak mengawal program, tapi mengatur proyek demi profit pribadi. Rakyat hanya jadi stempel,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa apabila dugaan praktik tersebut dibiarkan, maka tujuan program yang ditujukan untuk membantu masyarakat berisiko tidak tercapai.
“Kalau rantai ini tidak diputus, program untuk rakyat hanya jadi bancakan elite. Yang lapar tetap lapar, yang kenyang makin kenyang,” tegasnya.
Sebagai bentuk komitmen pengawasan, KNPI Kabupaten Tasikmalaya disebut siap mengawal proses hukum yang berjalan. Organisasi kepemudaan itu juga berencana membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang merasa dirugikan atau memiliki informasi terkait dugaan penyimpangan program.
Ilham menambahkan, kehadiran langsung aparat penegak hukum di daerah dinilai penting untuk memastikan proses penyelidikan berjalan efektif, sekaligus mencegah potensi hilangnya barang bukti maupun tekanan terhadap pihak-pihak yang mengetahui informasi kasus.
“Ini momentum untuk bersih bersih. Pusatnya sudah kena, sekarang giliran jaringannya di daerah. Tasikmalaya harus jadi contoh penegakan hukum yang serius,” tandasnya.
