Prihatin Kas Daerah Nol Rupiah, DPRD Minta Pemkot Tasikmalaya Segera Ambil Langkah Strategis

Anggota DPRD KOta Tasikmalaya, Kepler Sianturi. dok

INILAHTASIK.COM | Pemerintah Kota Tasikmalaya tengah menghadapi krisis fiskal yang serius. Hal itu sudah terjadi sejak awal tahun 2026, dan kini mulai melumpuhkan aktivitas pemerintahan.

Demikian ungkap Anggota DPRD Kota Tasikmalaya, Kepler Sianturi, menanggapi kondisi keuangan Pemkot Tasikmalaya saat ini.

Ia menyebut, salah satu indikator awal yang mencerminkan melemahnya kemampuan fiskal daerah yaitu tertundanya pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN).

Kemudian, kata Kepler, memasuki Juni 2026, situasinya semakin parah lantaran kas daerah Pemkot Tasikmalaya berada di posisi nol rupiah, sehingga berdampak langsung pada terhentinya kegiatan di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

“Krisis fiskal ini tidak hanya berdampak pada pelayanan publik, tetapi juga mengancam target visi-misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Tasikmalaya,” ucapnya, Rabu 10 Juni 2026.

Ia juga menyoroti buruknya koordinasi internal pemerintah daerah, dan juga minimnya komunikasi antara eksekutif dan legislatif dalam setiap pengambilan kebijakan fiskal. DPRD kerap tidak dilibatkan dalam pembahasan strategis terkait kondisi keuangan daerah, termasuk adanya wacana refocusing anggaran.

“Lemahnya koordinasi itu memperburuk situasi fiskal yang sudah tertekan sejak awal tahun. Komunikasi antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), hingga pimpinan daerah tidak berjalan optimal. Ini bukan hanya soal uang, tapi juga koordinasi yang buruk. Saya melihat komunikasi antar pimpinan, TAPD, dan BPKAD tidak berjalan dengan baik,” paparnya.

Kepler meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah strategis untuk menyelamatkan kondisi fiskal, termasuk memperjuangkan kembali skema Transfer Keuangan Daerah (TKD) ke pemerintah pusat.

“Harus ada langkah konkret, termasuk memperjuangkan kembali TKD ke pemerintah pusat. Kalau tidak, ini bisa menjadi masalah besar ke depan,” katanya.

Selain itu, ia juga mendorong optimalisasi aset daerah sebagai salah satu sumber pendapatan alternatif, meski hingga saat ini dinilai belum memberikan hasil signifikan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *