INILAHTASIK.COM | Masalah krisis lingkungan musiman, perbaikan infrastruktur desa, hingga kesejahteraan kader Posyandu menjadi sorotan utama dalam agenda reses Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Gerindra, Hj. Tina Wiryawati, di sejumlah kecamatan di Kabupaten Ciamis.
Keluhan paling mendesak datang dari warga di wilayah Ciamis bagian selatan yang kerap menjadi langganan banjir saat musim penghujan dan krisis air bersih kala kemarau. Ancaman siklus bencana ini dinilai melumpuhkan aktivitas ekonomi warga, terutama di sektor pertanian.
Merespons hal tersebut, Tina menegaskan bahwa persoalan lingkungan ini membutuhkan solusi jangka panjang dan terintegrasi dari pemerintah provinsi maupun kabupaten.
“Penanganan banjir dan kekeringan tidak bisa parsial. Harus ada perbaikan sistem drainase, normalisasi saluran air, pembangunan sarana penampungan air (embung), hingga penguatan program konservasi lingkungan,” jelas Tina di sela-sela kegiatan resesnya.
Selain krisis lingkungan, Tina juga menyerap aspirasi infrastruktur di Kecamatan Banjarsari. Warga setempat mendesak percepatan penyelesaian pengecatan dan renovasi Aula Kantor Desa Banjarsari agar fasilitas pusat pemerintahan desa tersebut lebih representatif untuk kegiatan masyarakat.
Sementara itu, di Kecamatan Lakbok, warga mendorong adanya peningkatan insentif bagi kader Posyandu. Fasilitas pendanaan ini dinilai krusial mengingat peran berat kader sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak di tingkat desa.
Menanggapi seluruh keluhan warga, Tina berjanji akan menjadikan aspirasi tersebut sebagai bahan perjuangan di parlemen Jawa Barat agar masuk dalam program pembangunan yang tepat sasaran.
“Setiap aspirasi yang disampaikan memiliki nilai penting karena berasal dari kebutuhan nyata di lapangan. Baik terkait infrastruktur desa, kesejahteraan kader Posyandu, maupun penanganan bencana, semuanya akan kami dorong agar mendapat porsi perhatian sesuai kewenangan yang ada,” tegasnya.
Di akhir dialog, Tina juga mengingatkan bahwa keberhasilan program pembangunan infrastruktur dan pengentasan bencana menuntut partisipasi aktif warga, terutama dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.
