INILAHTASIK.COM | Di tengah meningkatnya dinamika politik nasional, Aliansi Anak Bangsa Kabupaten Tasikmalaya menyerukan agar kebebasan menyampaikan pendapat tetap dijalankan dengan mengedepankan persatuan, ketertiban, dan tanggung jawab.
Seruan itu disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Hotel Dewi Asri, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Senin 24 Agustus 2026. Aliansi yang terdiri dari DPP Gerakan Ajengan Muda (GAM), GEMP4R (Gerakan Pendukung Presiden Prabowo), dan APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia) tersebut menilai perbedaan pandangan politik merupakan bagian dari demokrasi, namun tidak boleh berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat.
Ketua Umum Aliansi Anak Bangsa Kabupaten Tasikmalaya, Farhan Abdul Azis, mengatakan pihaknya tidak mempersoalkan kritik terhadap pemerintah. Menurutnya, kritik justru diperlukan sebagai bagian dari kontrol masyarakat terhadap jalannya pemerintahan.
“Demokrasi membutuhkan kritik dan pengawasan. Kami tidak ingin ruang aspirasi masyarakat ditutup. Tetapi kebebasan itu harus digunakan secara bertanggung jawab dan jangan sampai disusupi provokasi yang justru memecah persatuan,” kata Farhan.
Ia mendorong masyarakat maupun kelompok yang memiliki aspirasi berbeda agar menempuh jalur dialog dan konstitusional. Audiensi dengan pemerintah maupun lembaga legislatif dinilai menjadi salah satu ruang yang dapat digunakan untuk menyampaikan tuntutan tanpa menimbulkan gejolak sosial.
Farhan juga mengingatkan bahwa situasi keamanan di Jakarta memiliki dampak terhadap daerah. Karena itu, ia berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang berpotensi memperkeruh keadaan.
“Kami mengajak semua pihak untuk mengutamakan dialog, musyawarah dan penyampaian aspirasi secara tertib. Jangan sampai perbedaan sikap politik berubah menjadi benturan antarmasyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPP Gerakan Ajengan Muda (GAM) Hadis Munawir menyoroti pentingnya etika dalam menyampaikan kritik. Ia mengingatkan masyarakat untuk tetap menghormati pemerintahan yang sah atau ulil amri, tanpa menghilangkan fungsi kontrol sosial.
“Menjaga ketaatan kepada pemerintah bukan berarti masyarakat harus diam terhadap kebijakan yang perlu dikritisi. Kontrol tetap penting, tetapi kritik harus dibangun dengan ilmu, adab, argumentasi yang kuat dan menawarkan solusi,” tutur Hadis.
Hadis juga menyinggung dinamika penyampaian aspirasi yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk Pati. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan ruang dialog tetap terbuka sehingga persoalan di tengah masyarakat dapat diselesaikan sebelum berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
Selain menyerukan stabilitas, Aliansi Anak Bangsa Kabupaten Tasikmalaya menyatakan dukungannya terhadap sejumlah program strategis pemerintah pusat. Namun, dukungan tersebut disertai komitmen untuk ikut melakukan pengawasan agar pelaksanaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Salah satu program yang menjadi perhatian ialah Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka berharap program tersebut dilaksanakan secara transparan, berkualitas, serta menyasar kelompok penerima manfaat secara tepat.
“Program pemerintah harus dikawal bersama. Kami mendukung MBG, tetapi pelaksanaannya juga harus transparan, berkualitas dan tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Farhan.
Aliansi juga mendorong penguatan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat desa. Pengelolaan koperasi, kata Farhan, harus profesional dan tidak dijadikan alat kepentingan kelompok tertentu.
“Pembangunan ekonomi harus terasa sampai ke bawah. Pedagang pasar, UMKM, petani dan masyarakat desa harus mendapatkan manfaatnya. Karena itu, KDMP harus dikelola secara profesional, transparan dan tidak boleh dikuasai kepentingan kelompok tertentu,” tegasnya.
Melalui konferensi pers tersebut, Aliansi Anak Bangsa Kabupaten Tasikmalaya mengajak tokoh agama, generasi muda, pelaku usaha, serta seluruh elemen masyarakat untuk menjadi bagian dari upaya menjaga persatuan.
Mereka menegaskan bahwa perbedaan pilihan dan pandangan politik merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, kepentingan menjaga keutuhan sosial dan kondusivitas daerah harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun golongan.
