INILAHTASIK.COM | Penguatan akses keuangan masyarakat tidak cukup hanya mengandalkan program pembiayaan. Kolaborasi antar daerah dan kemampuan membaca potensi ekonomi lokal dinilai menjadi kunci agar program inklusi keuangan benar-benar berdampak terhadap kegiatan produktif dan kesejahteraan warga.
Hal itu mengemuka dalam kegiatan studi komparasi Program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang dilakukan Pemerintah Kota Batam ke Kabupaten Sumedang, di Sekretariat Daerah, Pusat Pemerintahan Sumedang, Kamis (20/8/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ruang pertukaran pengalaman antara pemerintah daerah dalam mengembangkan program yang mampu mempertemukan potensi ekonomi daerah dengan layanan dan pembiayaan sektor jasa keuangan.
Studi komparasi ini diikuti sejumlah unsur dari Kota Batam, di antaranya OJK Provinsi Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau, BPKAD Kota Batam, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Bagian Perekonomian serta Bagian Perencanaan Keuangan Kota Batam.
Manajer OJK Tasikmalaya Putu Arya Wirasetyanta mewakili Kepala OJK Tasikmalaya menilai, pertukaran pengalaman antar daerah penting untuk memperkuat inovasi TPAKD agar tidak berhenti pada peningkatan literasi dan inklusi keuangan semata.
“TPAKD diharapkan menjadi katalis yang menghubungkan potensi ekonomi daerah dengan akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Karena itu, praktik baik yang dikembangkan suatu daerah dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk melahirkan inovasi yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakatnya,” kata Putu, Jumat 21 Agustus 2026.
Menurut dia, perluasan akses keuangan harus diarahkan untuk mendorong masyarakat masuk ke aktivitas ekonomi produktif. Dengan demikian, keberadaan TPAKD diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih konkret terhadap perekonomian daerah.
Dalam kesempatan tersebut, TPAKD Kabupaten Sumedang memaparkan sejumlah program yang dinilai mampu mengintegrasikan inklusi keuangan dengan pengembangan potensi lokal.
Salah satunya melalui pengembangan Desa Ekosistem Keuangan Inklusif (Desa EKI) Geotheater Rancakalong. Program tersebut menggabungkan edukasi dan akses keuangan dengan potensi ekonomi masyarakat di kawasan tersebut.
TPAKD Sumedang juga memanfaatkan peluang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pengembangan ekonomi daerah berbasis komoditas padi. Kebutuhan pangan dalam program tersebut dipandang sebagai peluang untuk memperkuat rantai ekonomi lokal sekaligus meningkatkan produktivitas masyarakat.
Upaya tersebut kemudian didukung dengan akses pembiayaan bagi pelaku usaha dan masyarakat, salah satunya melalui Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA).
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang Mulyani Toyibah mengatakan, TPAKD diarahkan agar program keuangan memiliki keterkaitan langsung dengan potensi ekonomi yang dimiliki daerah.
“Melalui TPAKD, kami berusaha memastikan akses keuangan tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan potensi unggulan daerah dan kebutuhan masyarakat. Desa EKI, pengembangan komoditas padi untuk mendukung peluang MBG, serta KURDA merupakan bagian dari upaya tersebut,” ujar Mulyani.
Ia menambahkan, pendekatan tersebut diharapkan mampu membuat program TPAKD memberikan efek berantai terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
OJK Tasikmalaya pun terus mendorong TPAKD menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah daerah, industri jasa keuangan dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk memetakan kebutuhan pembiayaan sekaligus merancang solusi keuangan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.
Melalui studi komparasi tersebut, pengalaman Kabupaten Sumedang diharapkan dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Kota Batam dalam mengembangkan program TPAKD yang lebih adaptif terhadap potensi ekonomi daerahnya.
Pertukaran praktik baik antar daerah ini sekaligus memperkuat upaya membangun ekosistem keuangan yang inklusif, produktif dan berkelanjutan, sehingga akses keuangan tidak sekadar memperluas jumlah masyarakat yang terhubung dengan layanan keuangan, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian di tingkat daerah.
