INILAHTASIK.COM | Meskipun 15 Agustus 2024 BGN telah lahir melalui Perpres No. 83 tahun 2024, namun sampai bulan Oktober hanya ada 2 personel yaitu Dr. Ir. Dadan Hindayana selaku Ka BGN dan Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung selaku Waka BGN didukung sekitar 15 orang relawan
Pada masa awal pembentukan, Badan Gizi Nasional (BGN) hanya diperkuat oleh dua personel inti, yakni Kepala BGN Dadan dan Wakil Kepala BGN Loedwig Pusung. Meski dengan keterbatasan sumber daya, sekitar 15 relawan turut bergabung dan aktif berdiskusi setiap hari untuk merumuskan konsep dasar program yang saat itu dikenal sebagai “makan siang gratis”.
Wakil Kepala BGN, Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya, S.I.K. mengatakan, bahwa para relawan yang terlibat bukanlah sosok biasa. Seiring berjalannya waktu, sebagian dari mereka kini menduduki posisi strategis sebagai pejabat eselon I dan II di lingkungan BGN. Sejak awal, fokus utama tim adalah membangun dukungan luas serta menentukan pihak-pihak yang dapat berkontribusi dalam menyukseskan program tersebut.
Membangun Jaringan Dukungan
Untuk mempercepat realisasi program, para relawan diberi tugas menjangkau jaringan masing-masing di berbagai daerah. Mereka menghubungi pengusaha, kolega, hingga keluarga yang dinilai memiliki kapasitas untuk mendukung program tersebut.
Bentuk dukungan yang dihimpun tidak kecil, mulai dari pembangunan dapur umum, penyediaan peralatan, hingga dukungan dana operasional yang mencapai hampir Rp900 juta per bulan. Pendekatan dilakukan secara personal, dimulai dari komunikasi melalui telepon hingga pertemuan langsung guna menjelaskan konsep program secara menyeluruh.
Menariknya, pihak yang bergabung tidak diposisikan sebagai vendor, melainkan sebagai mitra. Hal ini menegaskan bahwa keterlibatan mereka didasarkan pada kepercayaan terhadap visi besar MBG, bukan sekadar hubungan kontraktual. Meski demikian, tidak sedikit calon mitra yang mempertanyakan kepastian administrasi seperti SPK atau PKS, namun tim tetap menekankan pentingnya komitmen dan kepercayaan di tahap awal.
Sejak awal, tim menyadari bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada kekuatan data. BGN dituntut mampu menyajikan informasi yang cepat dan akurat terkait jumlah dapur, penerima manfaat, hingga distribusi makanan.
Pengumpulan data awal dilakukan dengan melibatkan aparat kewilayahan, termasuk Babinsa, yang kemudian dilaporkan secara berjenjang hingga tingkat komando. Selain itu, data juga diintegrasikan dari berbagai sumber resmi seperti Dapodik, EMIS Kementerian Agama, serta data dari BKKBN guna memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat.
Pengembangan sistem pelaporan berbasis teknologi menjadi langkah krusial dalam mendukung keberlanjutan program. Berbekal pengalaman dalam pengembangan sistem nasional, salah satu relawan merancang sistem pelaporan MBG yang diberi nama PPMBG.
Sistem ini dirancang untuk mengelola data dari 100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) awal yang tersebar di berbagai lokasi, termasuk di lahan milik satuan teritorial TNI.
Pengembangan semakin matang setelah dilakukan kunjungan ke Warung Kiara sebagai proyek percontohan pertama MBG.
Dalam tahap ini, istilah Unit Pelayanan Makan Bergizi (UPMB) mulai diperkenalkan. Tim juga mengembangkan fitur tambahan seperti fleet management dan sistem Point of Production (POP), yang sebelumnya dikenal sebagai POS, guna memastikan distribusi makanan berjalan efektif, efisien, dan terpantau secara real-time.
Perjalanan awal MBG menjadi bukti bahwa program besar tidak selalu dimulai dari struktur yang besar. Dengan hanya dua personel inti dan belasan relawan, program ini tumbuh berkat visi yang jelas, kerja kolektif, serta kepercayaan yang kuat.
Kini, MBG telah berkembang menjadi program nasional yang melibatkan berbagai pihak lintas sektor. Fondasi yang dibangun sejak awal mulai dari jaringan kemitraan, sistem data yang kuat, hingga dukungan teknologi menjadi kunci utama dalam memastikan program ini berjalan berkelanjutan dan tepat sasaran.
