INILAHTASIK.COM | Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Tasikmalaya terus berpacu dengan waktu untuk menuntaskan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Dokumen strategis ini menjadi arah kebijakan pembangunan daerah selama lima tahun masa pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya, Cecep-Asep.
Ketua Pansus RPJMD, Usman Kusmana, menegaskan bahwa pembahasan dilakukan secara intensif dan maraton agar penyusunan dokumen dapat selesai sesuai tenggat waktu.
“Pembahasan kami lakukan secara maraton. Sebelumnya juga sudah dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas untuk memastikan arah kebijakan daerah selaras dengan kebijakan nasional,” ujar Usman, Sabtu 18 Oktober 2025.
Menurutnya, Pansus bersama pihak eksekutif menargetkan pembahasan selesai paling lambat 24 Oktober 2025, dengan rencana penetapan melalui rapat paripurna yang dijadwalkan pada Senin 20 Oktober 2025.
“Agenda paripurna sudah terjadwal dalam Badan Musyawarah (Bamus) DPRD,” katanya.
Usman menjelaskan bahwa RPJMD memiliki posisi strategis karena menjadi peta jalan pembangunan Tasikmalaya untuk lima tahun ke depan. Dokumen ini tidak hanya menuntun arah kebijakan, tetapi juga menjadi dasar penyusunan program kerja di setiap perangkat daerah.
“RPJMD adalah kerangka besar pembangunan Tasikmalaya. Di sinilah arah perubahan daerah ditentukan,” tuturnya.
Ia menambahkan, penyusunan RPJMD harus selaras dengan berbagai dokumen perencanaan lain seperti RPJPD, RKPD, serta tata ruang wilayah (RTRW dan RDTR). Sinkronisasi antarlevel pemerintahan juga menjadi perhatian utama agar pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Perencanaan daerah tidak bisa berdiri sendiri. Semua harus saling terhubung dengan provinsi dan pusat,” jelasnya.
Usman menyebut, dari hasil pembahasan bersama perangkat daerah seperti BPKAD dan Bappelitbangda, penyusunan RPJMD kini memasuki tahap finalisasi.
“Sekarang tinggal penetapan di rapat paripurna DPRD. Rencananya dilaksanakan besok jika tidak ada perubahan,” ujarnya.