INILAHTASIK.COM | Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Tasikmalaya memperkuat peran tenaga kefarmasian dalam mencegah resistensi antimikroba. Apoteker dinilai memiliki posisi strategis untuk memastikan obat antimikroba tersedia, diserahkan, dan digunakan sesuai ketentuan.
Upaya itu dilakukan melalui Bimbingan Teknis Pengendalian Resistensi Antimikroba di Hotel Cordella, Kota Tasikmalaya, Selasa, 8 September 2026.
Kegiatan mengusung tema “Cegah Resistensi, Selamatkan Generasi: Bersama Lawan Resistensi Antimikroba di Kota Tasikmalaya”.
Bimtek tersebut diikuti apoteker, tenaga teknis kefarmasian, pemilik sarana apotek, Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kota Tasikmalaya, dan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya.
Kepala Balai POM di Tasikmalaya Iltizam Nasrullah mengatakan resistensi antimikroba merupakan ancaman kesehatan global yang membutuhkan penanganan bersama. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat, pengawasan yang belum optimal, serta rendahnya kepatuhan terhadap standar pelayanan kefarmasian turut mendorong munculnya resistensi.
“Resistensi antimikroba adalah ancaman kesehatan global yang membutuhkan perhatian dan tindakan bersama,” kata Iltizam.
Menurut dia, BPOM tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga memperkuat edukasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Tenaga kefarmasian menjadi salah satu ujung tombak karena berperan langsung dalam pelayanan obat kepada masyarakat.
“Pengawasan tidak dapat berjalan optimal tanpa kerja sama seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.
Iltizam mengatakan bimtek tersebut diharapkan meningkatkan kemampuan apoteker, khususnya dalam memastikan ketersediaan, penyerahan, dan penggunaan antimikroba sesuai aturan. Apoteker juga didorong menjadi sumber informasi bagi masyarakat agar penggunaan antibiotik tidak dilakukan secara sembarangan.
Materi mengenai resistensi antimikroba disampaikan akademisi Nur Rahayuningsih. Ia menjelaskan resistensi dapat membuat infeksi lebih sulit ditangani dan meningkatkan risiko kesehatan masyarakat.
“Ancaman nyata dari resistensi antimikroba bagi kesehatan global yaitu infeksi sulit diobati, perpanjangan durasi penyakit, peningkatan angka mortalitas, dan penyebaran penyakit yang lebih parah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya Arif Prianto memaparkan kebijakan pengendalian resistensi antimikroba di tingkat daerah.
Menurut Arif, langkah yang dilakukan meliputi pembinaan dan pengawasan apotek, edukasi tenaga kesehatan dan masyarakat, surveilans resistensi antibiotik, kolaborasi lintas sektor, serta penguatan program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI).
Materi berikutnya disampaikan Rhadisty Mooryati dari Direktorat Pengawasan Distribusi dan ONPP BPOM. Ia membahas pengendalian resistensi antimikroba di fasilitas pelayanan kefarmasian.
Dalam pemaparannya, Rhadisty menekankan bahwa pengendalian resistensi antimikroba tidak dapat dilakukan secara parsial. Penanganannya membutuhkan keterlibatan berbagai sektor yang berkaitan dengan manusia, hewan, dan lingkungan.
Bimtek ditutup dengan penggalangan komitmen tenaga kefarmasian dari sejumlah apotek. Komitmen itu menjadi bagian dari upaya memastikan penggunaan antimikroba tetap sesuai aturan sekaligus memperkuat peran apoteker sebagai pemberi informasi kepada masyarakat.
BPOM Tasikmalaya berharap kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, akademisi, dan pelaku usaha tidak berhenti dalam forum bimtek. Kerja bersama dinilai menjadi kunci untuk mencegah resistensi antimikroba sejak dari fasilitas pelayanan kefarmasian.
