INILAHTASIK.COM | Dualisme kepengurusan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kota Tasikmalaya masuki babak baru. Kepengurusan DPC HKTI Kota Tasikmalaya versi Padli Zon resmi dilantik oleh pengurus DPD HKTI Jawa Barat versi yang sama, pada Kamis, 19 Juni 2025, bertempat di KWT Kenanga, Kel. Margabakti, Kec. Cibeureum.
Nampak hadir dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Viman Alfarizi, Plt Kepala DKPPP Gungun Pahlagunara, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, pengurus DPD HKTI Jabar, dan sejumlah tamu undangan lainnya.
Ditanya soal dua versi kepengurusan HKTI, Wali Kota Viman Alfarizi, menyampaikan bahwa hal itu lebih ke ranah internal HKTI. “Terkait hal itu, mungkin lebih ke internal HKTI yang bisa menyikapinya,” ucapnya.
Pihaknya menginginkan adanya kolaborasi termasuk dengan HKTI. Bagaimana menjadikan sektor pertanian di Kota Tasikmalaya kedepan lebih maju dan berkembang ditengah keterbatasan lahan.
“Kami lebih fokus bagaimana sektor pertanian kedepan lebih maju. Pemerintah harus hadir disana, dan tentunya bersama organisasi yang ada,” ujar Viman.
Sekretaris DPD HKTI Jawa Barat, H Yayat S Andhie SE MM, menyebut bahwa dua kepengurusan HKTI baik versi Padli Zon maupun Muldoko masing masing tetap berjalan.
“Tanggal 24-26 Juni 2025 mendatang akan digelar munas HKTI. Kemungkinan akan diawali dengan Munasnya HKTI pak Muldoko. Kemudian dilanjut munas HKTI pak prabowo. Nampaknya di tanggal 24 hingga 26 itu bisa selesai persoalan dualisme ini,” ujar Yayat.
Menurutnya, kenapa bisa terjadi dua versi kepengurusan HKTI. Hal itu dipicu adanya ketidakpuasaan seseorang, pada saat pak Prabowo terpilih kembali menjadi ketua. Pihak yang kecewa kemudian mengadakan muktamar tandingan.
“Biasalah, kan anda tahu sendiri bagaimana ketua Hanura,” ucap Yayat, seolah menegaskan bahwa kubu Muldoko yang merebut kepengurusan HKTI.
Sementara itu, Ketua DPC HKTI Kota Tasikmalaya versi Padli Zon, Gilman Mawardi menanggapi santai ihwal dua versi kepengurusan HKTI. Menurutnya, masing masing punya program dan AD/ART yang berbeda, namun sama sama memperjuangkan hak hak petani.
“Saya kira kita punya kepengurusan dan program serta AD/ART berbeda. Keduanya sama sama memperjuangkan hak hak petani. Saya rasa tidak ada konflik ataupun, sebab prinsipnya sama untuk memperjuangkan hak petani dan pembangunan pertanian di Kota Tasikmalaya. Secara prinsip tidak jadi masalah,” ujar politisi senior Partai Gerindra tersebut.
Kalau pun ada dua versi HKTI, baik yang dipimpin oleh pak Muldoko dan yang dipimpin oleh Padli Zon, masing masing punya kepengurusan, bisa berjalan beriringan, sama halnya dengan organisasi tani lainnya.
“Kita itu berbeda. Mereka punya kepengurusan tersendiri. Beda makomnya. Saya ditunjuk sebagai ketua di Kota Tasikmalaya dibawah kepemimpinan pak Padli Zon. Dengan HKTI yang lainya tidak ada kaitan, sehingga tidak ada masalah,” kata Gilman.
Menurutnya, memang ada kesamaan nama organisasi, hal itu dinilainya bukan masalah. Semakin banyak yang memperjuangkan hak hak petani akan lebih efektif. Pihaknya siap berkolaborasi dengan siapapun, termasuk HKTI versi Muldoko.
