INILAHTASIK.COM | Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin menanggapi pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menyebut perbaikan sekolah dasar rusak menjadi tanggung jawab bupati.
Cecep menilai tidak adil bila seluruh persoalan infrastruktur pendidikan dibebankan kepadanya, mengingat ia baru menjabat sebagai bupati selama empat bulan. Sebelumnya, ia menjabat wakil bupati selama lima tahun.
Pernyataan Cecep ini muncul setelah viralnya video siswa-siswi SDN Curugtelu, Kecamatan Culamega, Kabupaten Tasikmalaya, yang memperlihatkan kondisi sekolah ambruk dan tak bisa digunakan selama dua tahun terakhir.
Menurut Cecep, Pemkab Tasikmalaya sudah mengusulkan revitalisasi 54 bangunan PAUD, SD, dan SMP untuk mendapatkan anggaran pusat pada tahun 2025.
“Saya sudah teleponan dengan Pak KDM, sudah ketemu Pak Wamen Dikdas, dan alhamdulillah dari yang awalnya 20 bangunan, kita dapat tambahan jadi 54 untuk revitalisasi SD, SMP, dan PAUD. Kalau sekarang masih banyak yang rusak, memang jumlahnya lebih dari seribu,” ujar Cecep kepada wartawan di Bale Kota Tasikmalaya, Jumat 17 Oktober 2025.
Cecep tidak menampik bahwa pernyataan Dedi Mulyadi soal kewenangan perbaikan PAUD, TK, SD, dan SMP berada di tangan bupati memang benar. Namun, ia menegaskan perlunya dukungan anggaran dari pemerintah provinsi maupun pusat.
“Kan enggak boleh debat soal milik siapa. Kalau mau bantu, ya boleh saja. Saya malah senang kalau Pak Gubernur mau ikut bantu merevitalisasi,” ucapnya.
Ia menambahkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Wakil Menteri Dikdasmen RI untuk memperjuangkan revitalisasi lebih dari seribu bangunan sekolah yang rusak di wilayah Tasikmalaya.
“Yang rusak itu bukan karena empat bulan saya menjabat. Itu sudah lama terabaikan. Sekolah di Culamega saja sudah dua tahun rusak. Jadi rasanya tidak adil kalau semua dibebankan ke saya,” tegasnya.
Cecep juga menjelaskan bahwa kewenangan Pemprov Jawa Barat hanya mencakup SMA, SMK, dan SLB. Sementara jumlah PAUD, TK, SD, dan SMP di Tasikmalaya jauh lebih banyak, sehingga memerlukan perhatian lebih besar dari pemerintah pusat dan daerah.
