INILAHTASIK.COM | Peran organisasi profesi guru dinilai tetap penting di tengah derasnya arus digitalisasi dan berkembangnya media sosial yang kini kerap menjadi sarana menyuarakan aspirasi. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sebagai organisasi guru terbesar di Indonesia diingatkan untuk terus menjaga soliditas anggotanya agar perjuangan hak-hak guru tetap terarah dan sesuai regulasi.
Hal tersebut disampaikan Ketua PGRI Provinsi Jawa Barat, H. Ahmad Juhana, saat berdiskusi dengan pengurus dan anggota di Gedung PGRI Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (7/4/2026). Ia menegaskan bahwa PGRI telah berperan besar dalam memperjuangkan berbagai hak guru selama beberapa dekade terakhir.
“Salah satunya perubahan status guru honorer menjadi PPPK, itu merupakan hasil perjuangan dan kerja keras organisasi PGRI. Alhamdulillah saat ini sudah bisa dirasakan langsung oleh para guru,” kata Ahmad.
Menurutnya, perjuangan tersebut tidak dilakukan secara instan, melainkan melalui proses panjang dan koordinasi di tingkat nasional hingga pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada guru.
Namun, Ahmad Juhana mengakui saat ini PGRI menghadapi tantangan cukup berat, terutama terkait menurunnya kepercayaan sebagian anggota terhadap organisasi akibat pengaruh media sosial dan era digitalisasi.
“Sekarang untuk memperjuangkan hak guru tidak lagi selalu melalui organisasi, tetapi sering dilakukan oleh individu bahkan oleh orang yang bukan anggota PGRI melalui platform media sosial,” ujarnya.
Ia menilai fenomena tersebut dapat memunculkan persepsi keliru di kalangan guru, seolah-olah setiap tuntutan bisa dengan mudah terealisasi hanya melalui konten atau tekanan di media sosial.
“Kalau ada yang beranggapan seperti itu, tentu sangat keliru. Setiap kebijakan harus melalui regulasi dan tahapan pemerintah, baik undang-undang maupun peraturan yang berlaku. Perubahan status honorer menjadi PPPK itu bukan karena suara media sosial, tetapi hasil perjuangan PGRI secara nasional selama bertahun-tahun,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Umum PGRI Kabupaten Tasikmalaya, H. Ade Dasmana, menambahkan bahwa saat ini koordinasi gerakan organisasi mulai berkurang, sehingga aksi yang dilakukan anggota sering tidak terorganisir dengan baik.
“Kalau dulu setiap ada rencana gerakan, seperti audiensi atau demo ke DPRD, biasanya direncanakan secara matang oleh organisasi sehingga hasilnya lebih terarah. Sekarang banyak gerakan dilakukan atas nama komunitas masing-masing tanpa koordinasi,” kata Ade.
Ia berharap kondisi tersebut dapat diperbaiki agar organisasi tetap menjadi wadah utama dalam memperjuangkan kepentingan guru secara kolektif dan terstruktur.
Menanggapi tantangan tersebut, Ahmad Juhana mengajak seluruh anggota PGRI untuk kembali memperkuat persatuan dan solidaritas demi menjaga marwah organisasi.
“Solidaritas sesama anggota harus terus diperkuat. Itu kunci utama agar PGRI tetap solid dan mampu memperjuangkan hak-hak guru secara maksimal,” pungkasnya.
