INILAHTASIK.COM | Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Dinas Pendidikan Jawa Barat (Disdik Jabar) di Kota Tasikmalaya menuai sorotan publik. Sebab dalam pelaksanaan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) tahun 2025, khususnya jalur prestasi, banyak sekolah justru mengakomodasi calon siswa dari luar Kota Tasikmalaya.
Hal itu dinilai jadi pertanyaan besar dan perlu dibedah bersama karena telah memicu keluhan dan protes dari masyarakat. Meski kebijakan SPMB jenjang SMA/SMK bukan kewenangan pemerintah Kota Tasikmalaya, yang terjadi saat ini membuat pelaksanaan PPDB di kota santri jadi carut marut dan diduga masih banyak diisi siswa “titipan”.
Hal itu seperti disampaikan H Murjani SE MM, Pemerhati Pendidikan yang juga Anggota DPRD Kota Tasikmalaya periode 2019-2024, kepada wartawan, Senin 14 Juli 2025.
“Kita bisa lihat di link https://disdik.jabarprov.go.id/apps/paps/portal/cadisdik/12/KOTA%20TASIKMALAYA, siswa yang masuk berasal dari mana saja,” kata Murjani.
Menurutnya, kepala daerah dan komisi 4 DPRD harus proaktif untuk membedah implementasi penerimaan siswa, dimana pihak sekolah yang kemudian mengakomodasi calon siswa dari luar daerah, sementara yang dari dalam kota tak jadi prioritas.
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 463.1/kep.323-disdik/2025 Tentang Petunjuk Teknis Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS) ke Jenjang Pendidikan Menengah di Jawa Barat dinilainya sudah bagus, tetapi perlu dikaji dan dievaluasi, terutama kaitan teknis pelaksanaan di daerah.
“Memang ada tes yang jadi kewenangan sekolah, menyesuaikan dengan standar SPMB Jabar 2025. Namun tragisnya, terdapat sejumlah calon siswa yang mengincar salah satu SMA favorit ternyata tak lolos, padahal prestasi di sekolahnya bagus,” terangnya.
Ia mengaku banyak orang tua yang mengeluh terkait adanya sejumlah calon siswa dari luar Kota Tasikmalaya yang jejak prestasinya biasa saja, tiba-tiba bisa dapat hasil hingga 270 dalam tes masuk.
“Nah hal seperti ini yang harus jadi bahan kajian dan transparansi dari pihak sekolah,” ujar mantan Sekretaris Komisi 4 DPRD Kota Tasikmalaya itu.
Kajian menjadi sangat penting, mengingat dampak adanya calon siswa yang diduga “titipan” itu sudah membuat banyak calon siswa stres, psikologis terganggu, hingga nyaris putus sekolah.
Pihaknya mendorong kehadiran wali kota untuk membuat komitmen bersama dalam memastikan tak ada lagi “titipan” dalam PPDP ke depan.
“Saya kira semua pihak perlu membuat komitmen, untuk sama-sama mengawasi agar tidak ada lagi siswa yang masuk lewat jalur titipan,” pungkasnya.
