INILAHTASIK.COM | Polemik seputar pernyataan mantan Ketua BEM UGM, Tio Ardiyanto, kembali memantik respons dari berbagai kalangan. Kali ini, Ketua Umum Relawan Anak Bangsa Nasional (RABN), Agus Winarno SH, melayangkan kritik tajam terhadap sejumlah pernyataan yang dinilainya lebih banyak membangun kegaduhan ketimbang menghadirkan solusi bagi masyarakat.
Menurut Agus, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, ia menegaskan bahwa kritik seharusnya dibangun di atas fakta, data, dan argumentasi yang kuat, bukan sekadar opini yang berpotensi memicu spekulasi di tengah masyarakat.
“Publik harus bisa membedakan antara kritik dan atraksi. Kritik bertujuan memperbaiki keadaan, sementara atraksi bertujuan menarik perhatian. Jangan sampai keduanya tertukar,” kata Agus, kepada wartawan, Senin (15/6/2026).
Ia menilai fenomena yang berkembang belakangan menunjukkan adanya kecenderungan sebagian tokoh publik mengedepankan narasi kontroversial tanpa ukuran yang jelas. Kondisi tersebut, kata Agus, berisiko mengaburkan substansi persoalan yang sebenarnya dihadapi masyarakat.
Agus juga menyinggung keterkaitan nama besar Universitas Gadjah Mada (UGM) yang kerap muncul dalam berbagai pemberitaan terkait pernyataan kontroversial sejumlah alumninya. Menurutnya, publik perlu membedakan antara kapasitas individu dan reputasi institusi pendidikan.
“UGM adalah institusi yang melahirkan banyak pemikir, ilmuwan, birokrat, dan tokoh bangsa. Nama besar UGM dibangun oleh tradisi intelektual yang panjang. Karena itu, jangan sampai publik kemudian menyamakan kualitas sebuah institusi besar dengan perilaku segelintir alumninya yang lebih sibuk membangun narasi dibanding membangun argumentasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Agus menyoroti isu dugaan pemasangan alat pelacak pada kendaraan pribadi yang sempat ramai diperbincangkan. Ia menilai tuduhan semacam itu seharusnya dibuktikan melalui jalur hukum dan mekanisme resmi, bukan digulirkan ke ruang publik tanpa dasar yang dapat diverifikasi.
“Kalau ada bukti, laporkan. Kalau tidak ada bukti, jangan memaksa publik ikut masuk ke dalam imajinasi politik yang belum tentu memiliki dasar. Negara hukum berdiri di atas fakta, bukan prasangka,” tegasnya.
Di tengah berbagai perdebatan politik yang berkembang, Agus mempertanyakan sikap pihak-pihak yang terus mengkritisi program pemerintah yang menurutnya memiliki orientasi langsung kepada kepentingan masyarakat, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Anak-anak Indonesia membutuhkan gizi, pendidikan, dan masa depan yang lebih baik. Yang mereka butuhkan bukan elite yang setiap hari memproduksi kemarahan seolah-olah itulah bentuk kecintaan kepada rakyat,” katanya.
Menurut Agus, peran oposisi dalam demokrasi tetap penting sebagai pengontrol jalannya pemerintahan. Namun, ia menekankan bahwa kritik yang konstruktif harus disertai gagasan dan solusi yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau setiap kebijakan dianggap salah, setiap program dianggap gagal, dan setiap langkah pemerintah dianggap ancaman, maka yang sedang dipertontonkan bukan kecerdasan politik, melainkan kemalasan berpikir. Sebab lebih mudah mencurigai daripada memahami, lebih mudah mencela daripada memberi solusi,” ujarnya.
Agus memastikan bahwa pihaknya akan tetap mendukung berbagai program yang dinilai berdampak positif bagi masyarakat sekaligus mendorong terciptanya ruang demokrasi yang sehat dan rasional.
“Demokrasi tidak membutuhkan pengeras suara yang paling bising. Demokrasi membutuhkan akal sehat. Sebab ketika fakta mulai dikalahkan oleh sensasi, dan logika dikalahkan oleh ego, maka yang lahir bukan kritik, melainkan kebisingan yang menyamar sebagai perjuangan,” pungkasnya.
