INILAHTASIK.COM | Krisis air bersih mulai menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Tak ingin persoalan kekeringan hanya ditangani dengan mengirimkan tangki air setiap kali warga kesulitan mendapatkan pasokan, Pemkab Tasikmalaya menyiapkan langkah berlapis mulai dari penanganan darurat hingga konservasi lingkungan.
Strategi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Penanganan Kekeringan yang berlangsung di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya, Jumat 7 Agustus 2026.
Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al Ayubi mengatakan, penanganan paling mendesak saat ini adalah memastikan kebutuhan dasar warga di wilayah terdampak tetap terpenuhi.
Menurutnya, distribusi air bersih harus dilakukan secara terkoordinasi agar bantuan tidak berjalan sendiri-sendiri. BPBD Kabupaten Tasikmalaya menjadi pusat koordinasi dalam pengerahan bantuan air ke sejumlah wilayah yang mengalami kekurangan pasokan.
“Krisis air ini, khususnya untuk kebutuhan kedaruratan dan jangka pendek, betul-betul harus terpenuhi melalui koordinasi BPBD. Pemerintah daerah bergerak cepat dengan menggandeng BUMD, BAZNAS, sampai perusahaan penyedia air,” ujar Asep.
Namun, pihaknya menyadari pengiriman air bersih tidak bisa menjadi solusi permanen. Karena itu, pemerintah daerah mulai menyiapkan strategi jangka menengah berupa pembangunan sumur bor berkapasitas besar.
Targetnya cukup tegas. Setiap kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya diupayakan memiliki fasilitas sumur bor yang mampu menjadi sumber air alternatif ketika kemarau kembali terjadi.
Asep menyebut pengadaan tersebut tengah diarahkan masuk dalam APBD Perubahan 2026. Pemkab juga akan mengoptimalkan sinergi dengan DPRD Kabupaten Tasikmalaya, termasuk melalui pokok-pokok pikiran 50 anggota dewan.
“Kewajiban pemerintah adalah memastikan tahun ini tiap kecamatan memiliki sumur bor yang memadai dengan kapasitas diperbesar. Kalau satu kecamatan mengalami kekeringan, kebutuhan airnya sangat besar. Jadi pembangunan tidak boleh setengah-setengah karena anggaran itu sejatinya untuk masyarakat,” tegasnya.
Tak hanya mengandalkan kemampuan fiskal daerah, Pemkab Tasikmalaya juga membuka pintu kerja sama dengan lembaga kemanusiaan. Salah satunya melalui pengajuan program kepada Qatar Charity.
Saat ini, sedikitnya lima kecamatan telah mengusulkan kebutuhan program tersebut. Sejumlah titik yang dinilai potensial juga mulai menjalani survei untuk memastikan kelayakan pembangunan fasilitas sumber air.
Pihaknya berharap sumur-sumur tersebut dapat mulai dimanfaatkan sebelum atau ketika memasuki awal musim hujan yang diperkirakan terjadi pada Oktober. Keberadaannya disiapkan bukan hanya untuk menjawab persoalan kekeringan saat ini, tetapi juga menjadi cadangan air ketika kemarau kembali datang.
Di sisi lain, pemerintah daerah mulai mengingatkan adanya ancaman lain yang kerap muncul ketika musim berganti.
Asep meminta para camat tidak lengah saat hujan mulai turun setelah kemarau panjang. Kondisi tanah yang mengalami kekeringan berpotensi meningkatkan kerawanan bencana, termasuk pergerakan tanah.
“Yang harus diwaspadai justru pasca atau awal musim hujan. Tanah yang gembur dan pecah-pecah akibat kemarau panjang sangat rentan ketika tertimpa air hujan,” katanya.
Ia meminta camat dan perangkat kewilayahan tidak hanya menunggu laporan masyarakat. Pemantauan kondisi lingkungan harus dilakukan langsung, terutama di kawasan yang memiliki potensi bencana.
“Para camat diminta keliling ke masyarakat untuk mengantisipasi bencana lingkungan,” lanjut Asep.
Untuk jangka panjang, Pemkab Tasikmalaya mulai menggeser fokus dari sekadar penanganan dampak menuju pembenahan sumber masalah. Konservasi lingkungan menjadi salah satu strategi utama.
Gerakan menanam pohon secara masif akan kembali digencarkan untuk menjaga kawasan tangkapan air. Pemerintah menilai keberadaan vegetasi memiliki peran penting dalam mempertahankan cadangan air tanah sekaligus mengurangi risiko bencana ekologis.
Selain itu, Pemkab juga memperkuat koordinasi dengan Perum Perhutani KPH Tasikmalaya dan Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah VI Tasikmalaya melalui program Tasik Hejo.
Upaya tersebut diarahkan untuk menjaga kawasan hulu dan daerah resapan air, sekaligus menekan potensi kerusakan lingkungan akibat penebangan pohon secara ilegal.
Rangkaian strategi itu menunjukkan bahwa persoalan kekeringan di Kabupaten Tasikmalaya mulai dipandang bukan semata persoalan distribusi air bersih, tetapi sebagai persoalan ketahanan lingkungan.
Jika distribusi air menjadi solusi hari ini, maka sumur bor disiapkan untuk menghadapi kemarau berikutnya. Sementara reboisasi dan perlindungan kawasan hulu menjadi investasi agar persoalan serupa tidak terus berulang setiap tahun.
