Oleh: Irwan Supriadi Iwok
SIPATUTAT – Solidaritas Pemuda Tunas Tasikmalaya
INILAHTASIK.COM | Di Kota Tasikmalaya, hari ini minimarket tumbuh bukan lagi sekadar fenomena bisnis, melainkan simbol dari lemahnya kendali pemerintah. Keberadaannya nyaris merata di tiap ruas jalan, berdiri berhadapan dengan warung kecil, bahkan menempel di samping pasar tradisional yang seharusnya dilindungi.
Pemerintah Kota Tasikmalaya bukan tidak punya aturan. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penataan Pasar dan Perwalkot Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pedoman Penataan Minimarket harusnya menjadi pagar kokoh yang tidak bisa ditembus oleh dalih apapun.
Faktanya pagar itu sudah lama keropos, Minimarket terus bertambah, pedagang kecil terus terhimpit, dan pemerintah seolah menutup mata akan kondisi yang terjadi.
Pertanyaan mendasar pun muncul, apakah pengawasan benar-benar dilakukan, ataukah hanya sekadar formalitas di atas kertas? Sebab yang terlihat, pengendalian lebih lemah dibanding desakan investasi. Jika benar demikian, berarti fungsi regulasi bukan lagi untuk menata, melainkan untuk ditawar.
Ironisnya, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya kini justru lebih sibuk mengontrak konsultan untuk merapikan data keberadaan minimarket ketimbang menegakkan regulasi yang sudah jelas.
Padahal masalah utama bukan data yang kacau, melainkan keberanian yang kendor. Data secanggih apa pun tidak akan berarti bila pemerintah gagal menunjukkan ketegasan dalam bertindak.
Rakyat pun makin letih menunggu janji yang tak kunjung ditepati. Janji melindungi UMKM, janji menjaga keseimbangan pasar, janji menata ritel modern. Semua janji itu perlahan berubah menjadi sekadar jargon politik yang kehilangan makna.
Jika keadaan ini dibiarkan, jangan salahkan publik bila akhirnya memberi label baru, “Tasikmalaya Kota Seribu Minimarket, Seribu Janji, dan Seribu Dalih”. Sebuah ironi yang lahir bukan dari kekosongan aturan, melainkan dari keberanian yang hilang di balik meja kebijakan.
