INILAHTASIK.COM | Dibalik tumpukan sampah yang tak kunjung terselesaikan, tersimpan tumpukan lain yang tak kalah berbahaya. Anggaran bahan bakar dan pelumas di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, yang membengkak hingga hampir Rp 4 Miliar dalam satu tahun.
Tentu ini bukan angka yang sedikit. Jika angka angka ini mencerminkan kerja keras, mungkin kita patut bangga. Tapi jika angka angka ini justru menyembunyikan inefisiensi, kita sedang menyaksikan pemborosan yang sistematis dan pembiaran yang terstruktur.
Hal itu disampaikan, Irwan Supriadi Iwok, pengurus Solidaritas Pemuda Tunas Tasikmalaya (SIPATUTAT), kepada wartawan, Selasa 24 Juni 2025.
Ia menyebut, dari data RUP 2024, DLH mengalokasikan, tak kurang dari Rp 2,46 miliar untuk BBM truk pengangkut sampah, termasuk 282.696 liter solar dan 37.600 liter pertalite. Rp 1,44 miliar untuk BBM alat berat di TPA, dengan estimasi 60 liter per hari untuk 4 unit selama 355 hari.
Masalahnya, kata Iwok, sejumlah armada pengangkut sampah dilaporkan dalam kondisi tidak laik jalan, sebagian rusak berat, dan beberapa hanya parkir sebagai pajangan. Ironisnya, BBM terus mengalir ke unit unit ini tanpa sistem verifikasi ritasi, jarak tempuh, atau pelaporan harian yang dapat dipertanggungjawabkan secara publik.
Pengadaan BBM untuk alat berat pun tidak kalah janggal. Berapa jam kerja real alat berat di TPA setiap hari? Bagaimana mekanisme pelaporan operasionalnya? Tidak ada satu pun aspek keberlanjutan ekonomi, sosial, atau lingkungan yang dijadikan indikator dalam pengadaan ini. Semua hanya berjalan di atas kertas.
“Kami tidak menuduh, tapi menyuarakan hak publik atas transparansi dan akuntabilitas. Karena setiap liter solar yang keluar tanpa kontrol bukan hanya ancaman terhadap keuangan daerah, tetapi juga preseden buruk bagi tata kelola lingkungan,” ujarnya.
Menurutnya, jika Dinas Lingkungan Hidup tak segera membuka data konsumsi aktual, verifikasi unit aktif, dan sistem pengawasan BBM, maka wajar jika publik menganggap ada yang tidak beres.
“Ini bukan soal solar, ini soal integritas. Bukan soal angka di RUP, tapi soal keberpihakan pada warga dan lingkungan. Kita tidak butuh pengadaan besar besaran jika hasilnya tetap sampah menumpuk dan kendaraan mogok. Kita butuh pengelolaan yang berpihak pada efisiensi, bukan pada kepentingan tak terlihat,” tegas Iwok.
“Kota Tasikmalaya butuh bersih, bukan hanya dari sampah, tapi juga dari praktik anggaran yang keruh,” tandasnya.
