INILAHTASIK.COM | Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang diinisiasi oleh pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto, untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Program ini dirancang untuk membantu mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Anak anak yang masuk di sekolah rakyat, mereka akan diberikan fasilitas lengkap, seperti biaya pendidikan, akomodasi, kebutuhan dasar siswa, serta pembinaan karakter, dengan kurikulum setara sekolah formal dan fleksibilitas sistem multi-entry/multi-exit.
Kota Tasikmalaya merupakan salah satu daerah penerima program sekolah rakyat, dalam proses tahap persiapan, termasuk penyediaan lahan dan penentuan lokasi fisik, dengan harapan program ini dapat menciptakan generasi cerdas dan mandiri.
Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan ST MBA mengatakan, sekolah rakyat ini merupakan program pemerintah pusat. Tujuannya adalah untuk memutus rantai kemiskinan dengan memberikan pendidikan yang layak berbasis asrama.
Selain akademik, kata Viman, sekolah rakyat juga fokus pada pembentukan karakter, mental, dan keterampilan melalui penanaman nilai nasionalisme dan kepemimpinan. Sehingga dengan lingkungan yang baik akan menjadi solusi untuk mencetak generasi penerus yang unggul.
Pemerintah Kota Tasikmalaya berkomitmen untuk mensukseskan program sekolah rakyat yang digagas pemerintah pusat, karena dinilai sejalan dengan program Tasik Pintar yang digagas Wali Kota.
“Ini selaras dengan pembangunan Kota Tasikmalaya yakni Tasik Pintar. Sementara ini baru ada tiga rombongan belajar, dua rombel untuk jenjang sekolah dasar (SD), dan satu rombel lagi untuk jenjang sekolah menengah pertama (SMP),” kata Viman, saat ditanya sejumlah wartawan, usai menghadiri rapat di Bappelitbangda, Senin 8 September 2025.
“Untuk lokasi bangunan sementara Sekolah Rakyat berada di Kelurahan Sambongpari, Kecamatan Mangkubumi, sedang dilakukan proses rehab. Untuk fasilitas gedung permanennya itu nanti ada di daerah Kecamatan Tamansari. Prosesnya dilakukan bertahap,” tambah Viman.
Ditanya soal kesiapan sumber daya manusia pengelola sekolah rakyat, Viman menyebut, bahwa untuk pengisian SDM sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat, meski dalam pelaksanaannya melibatkan pemerintah daerah.
“Memang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah, namun penentuannya semua dari pusat,” ujar Viman.
