INILAHTASIK.COM | Lembaga Swadaya Masyarakat Peradaban Demokrasi Indonesia (LSM PADI), bersama Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, dan Dinas Sosial melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap proses penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kota Tasikmalaya, Selasa 22 Juli 2025.
Kegiatan tersebut merupakan tindaklanjut dari audiensi sebelumnya antara LSM PADI dan Komisi IV DPRD yang menyoroti tingginya angka kemiskinan dan dugaan ketidakakuratan data penerima bansos.
Ketua LSM PADI, Iwan Restiawan, mengatakan bahwa pihaknya menemukan berbagai kejanggalan di lapangan, mulai dari penerima yang tidak sesuai kriteria hingga masyarakat yang seharusnya layak menerima bantuan justru tidak terdata.
“Kami turun langsung untuk memastikan bahwa penyaluran bansos tepat sasaran. Fakta di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian data yang sangat merugikan masyarakat miskin. Kami akan dorong masyarakat yang benar benar layak menerima bansos, agar dapat bantuan dari pemerintah,” ujarnya.
Iwan menekankan pentingnya transparansi dan validasi data oleh pihak terkait agar tidak terjadi kesenjangan dalam distribusi bantuan.
Pihaknya mendesak pemerintah daerah, khususnya dinas teknis, agar segera melakukan perbaikan sistem pendataan dan memperkuat koordinasi dengan kelurahan hingga RT/RW.
Iwan kembali menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengawasan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal kebijakan publik, terutama yang menyangkut hak hak warga kurang mampu.
